Politik Tanpa Kehilangan Nurani
Oleh: Tgk. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Pd.*)
Siribee.com » Ada masa ketika politik dipenuhi pidato tentang rakyat. Ada pula masa ketika politik lebih sibuk membicarakan elektabilitas, popularitas, survei, dan strategi kemenangan. Semua itu penting dalam sebuah demokrasi. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang mendapat tempat, setelah kekuasaan diperoleh, ke mana perginya nurani?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan moral pribadi. Ia menyangkut kualitas kehidupan bersama.
Sebab, politik pada akhirnya bukan berlangsung di atas kertas. Politik hadir di meja makan keluarga yang penghasilannya pas-pasan, di sekolah yang menunggu fasilitas, di jalan yang rusak, di kantor pelayanan publik, dan dalam keputusan-keputusan yang menentukan nasib banyak orang.
Karena itu, politik yang baik seharusnya tidak hanya pandai memenangkan suara. Ia harus mampu menjaga manusia yang memberikan suara.
Di sinilah Islam menawarkan perspektif yang menarik, kekuasaan bukan tentang hak untuk memerintah, melainkan kewajiban untuk menunaikan amanah.
Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan ketika menetapkan perkara di antara manusia hendaknya dilakukan dengan adil. Prinsip ini sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar. Kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari amanah, sementara amanah tidak dapat dipisahkan dari keadilan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan politik tidak semestinya berhenti pada pertanyaan, “Siapa yang menang?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apa yang dilakukan setelah menang?”
Kemenangan politik sering dianggap sebagai garis akhir. Padahal, dari sudut pandang etika kekuasaan, kemenangan justru merupakan garis awal.
Sebelum memperoleh jabatan, seseorang membutuhkan rakyat. Setelah memperoleh jabatan, rakyat membutuhkan dirinya. Perubahan posisi inilah yang menjadi ujian.
Ketika seseorang belum memiliki kekuasaan, ia mudah berbicara tentang keadilan. Ketika kekuasaan sudah berada di tangannya, keadilan menjadi lebih mahal karena harus diterapkan bahkan kepada orang yang tidak memilihnya, mengkritiknya atau berbeda dengannya.
Karena itu, mungkin salah satu cara paling jujur menilai seorang pemimpin bukan dengan melihat bagaimana ia memperlakukan pendukungnya, tetapi bagaimana ia memperlakukan mereka yang berbeda pilihan. Di sana karakter kepemimpinan terlihat.
Al-Qur’an dalam Surah Al-Ma’idah ayat 8 memberikan prinsip yang sangat kuat, jangan sampai kebencian terhadap suatu kelompok membuat seseorang berlaku tidak adil. Keadilan bahkan harus tetap ditegakkan ketika berhadapan dengan pihak yang tidak disukai.
Ini bukan sekadar ajaran individual. Dalam kehidupan politik, prinsip tersebut dapat menjadi pagar agar kompetisi tidak berubah menjadi permusuhan.
Demokrasi membutuhkan lawan politik. Tetapi demokrasi tidak membutuhkan musuh kemanusiaan.
Politik modern sering mengubah manusia menjadi angka. Ada angka elektabilitas, angka suara, angka kursi, angka keterwakilan, bahkan angka engagement di media sosial.
Angka memang diperlukan. Tetapi manusia tidak pernah sepenuhnya dapat direduksi menjadi angka. Di balik satu suara terdapat seorang manusia dengan kehidupan, keluarga, harapan, kegelisahan dan masa depan.
Karena itu, ketika seorang politisi melihat masyarakat hanya sebagai suara yang harus dikumpulkan, hubungan politik kehilangan dimensi kemanusiaannya.
Sebaliknya, ketika suara dipandang sebagai bentuk kepercayaan, politik memperoleh makna yang lebih dalam.
Pemilu kemudian tidak sekadar menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi menjadi ruang pertukaran amanah antara rakyat dan mereka yang diberi mandat.
Di sinilah pentingnya membedakan politik sebagai kompetisi dan politik sebagai pengabdian.
Kompetisi diperlukan untuk menentukan pilihan. Pengabdian diperlukan untuk menjaga kehidupan setelah pilihan ditetapkan.
Tanpa kompetisi, demokrasi dapat kehilangan dinamika. Tanpa pengabdian, demokrasi dapat kehilangan makna.
Nurani sebagai “Rem” Kekuasaan
Dalam kehidupan politik, aturan hukum merupakan pagar. Institusi menjadi mekanisme pengawasan. Pers menjadi salah satu mata publik. Masyarakat sipil menjadi bagian dari kontrol demokratis. Tetapi ada satu mekanisme yang bekerja lebih dalam "nurani".
Nurani adalah semacam rem internal. Ia bekerja ketika seseorang sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya.
Ia hadir ketika sebuah keputusan mungkin menguntungkan kelompok sendiri, tetapi berpotensi merugikan masyarakat luas.
Ia berbicara ketika seseorang memiliki kuasa untuk membalas kritik, tetapi memilih menjawabnya dengan argumentasi.
Karena itu, negara tidak cukup hanya membutuhkan orang-orang pintar. Negara membutuhkan orang-orang yang tahu kapan harus berhenti meskipun mereka mampu melanjutkan.
Inilah salah satu nilai tambah yang sering hilang dalam pembicaraan politik, integritas bukan hanya kemampuan melakukan yang benar, tetapi juga kemampuan menolak sesuatu yang salah ketika peluang untuk melakukannya terbuka lebar.
Dalam pandangan Islam, kekuasaan memiliki dimensi yang lebih panjang daripada masa jabatan.
Ada pertanggungjawaban di hadapan manusia dan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Muslim ini menempatkan kepemimpinan bukan sebagai privilese, melainkan tanggung jawab.
Dalam hadis lain, Nabi menyebut pemimpin yang adil sebagai salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya.
Pesannya menjadi sangat relevan bagi politik hari ini. Jabatan mungkin memiliki masa berlaku. Tetapi pertanggungjawaban moral tidak mengenal masa jabatan.
Seorang pemimpin dapat meninggalkan kantor, tetapi tidak dapat meninggalkan seluruh akibat dari keputusan yang pernah dibuatnya.
Ada satu fase politik yang jarang mendapatkan perhatian, hari-hari setelah surat suara dilipat.
Pada hari pemungutan suara, rakyat memberikan pilihannya. Setelah hasil ditetapkan, pesta politik perlahan berakhir. Namun kehidupan rakyat justru berjalan seperti biasa.
Petani kembali ke sawah. Nelayan kembali ke laut. Pedagang membuka toko. Guru kembali ke ruang kelas. Orang tua kembali memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Mereka tidak hidup dalam suasana kampanye setiap hari.
Karena itu, ukuran keberhasilan demokrasi sesungguhnya tidak hanya dapat dilihat dari tertibnya pemilu, tetapi juga dari apakah kepercayaan yang diberikan melalui pemilu menghasilkan kehidupan publik yang lebih baik.
Demokrasi tidak selesai ketika suara dihitung. Demokrasi justru diuji ketika suara itu diterjemahkan menjadi kebijakan.
Gagasan ini penting karena menggeser perhatian kita dari politik elektoral menuju politik pasca-elektoral, bagaimana mandat rakyat diterjemahkan menjadi keadilan, pelayanan, transparansi dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, politik tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Yang dibutuhkan adalah manusia yang masih mampu mendengar suara batinnya ketika kekuasaan mulai membuat suara rakyat terdengar jauh.
Politik tidak harus steril dari kepentingan. Tetapi kepentingan harus ditempatkan di bawah kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat.
Politisi boleh memiliki ambisi. Tetapi ambisi harus memiliki batas. Pemimpin boleh memiliki kekuasaan. Tetapi kekuasaan harus memiliki kendali.
Partai boleh mengejar kemenangan. Tetapi kemenangan tidak boleh dibeli dengan mengorbankan kejujuran.
Dan rakyat boleh berbeda pilihan. Tetapi perbedaan politik tidak boleh menghapus persaudaraan sebagai sesama manusia dan warga negara.
Barangkali, inilah bentuk politik yang paling kita perlukan hari ini, bukan politik yang kehilangan perbedaan, melainkan politik yang tetap mampu berbeda tanpa kehilangan nurani.
Sebab sejarah pada akhirnya tidak hanya mengingat siapa yang pernah berkuasa.
Sejarah juga akan bertanya, ketika kekuasaan berada di tangan mereka, apa yang mereka lakukan terhadap kepercayaan yang diberikan rakyat?
Dan bagi seorang Muslim, ada pertanyaan yang lebih jauh lagi.
Ketika seluruh jabatan selesai, seluruh tepuk tangan berhenti dan seluruh atribut politik dilepaskan, apa yang akan kita bawa ketika amanah itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah?
Mungkin di situlah politik menemukan makna terdalamnya.
Bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang tetap menjadi manusia ketika memiliki kekuasaan.
Dan bukan sekadar tentang memenangkan pertarungan politik, tetapi tentang tidak kehilangan nurani dalam perjalanan menuju kemenangan.
*) PENULIS adalah Dosen Fisip Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh
