Pemulihan Ekonomi Aceh Harus Berujung pada Kesejahteraan Masyarakat

Daftar Isi

Oleh: Nasrul Sufi
Direktur Aceh Social Development (ASD) / Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik

Siribee.com » Pertumbuhan ekonomi biasanya disambut dengan kabar baik, angka yang naik dianggap sebagai tanda bahwa perekonomian bergerak ke arah yang lebih baik. Tetapi bagi masyarakat, terutama mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, pertanyaan yang muncul sebenarnya sederhana, apa yang berubah setelah ekonomi tumbuh?

Pertanyaan itu penting bagi Aceh, sebab pertumbuhan ekonomi pada akhirnya bukan sekadar persoalan statistik, melainkan harus terasa dalam kehidupan masyarakat. Pendapatan meningkat, kesempatan kerja terbuka, usaha berkembang dan daya beli membaik adalah beberapa ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan ekonomi Aceh pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen secara tahunan atau year-on-year (y-on-y). Ini merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Namun, pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Aceh masih mencapai 12,34 persen atau sekitar 713,78 ribu orang.

Dua angka ini memberikan pesan yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan saja belum cukup. Pemerintah perlu memastikan agar manfaat pertumbuhan tersebut lebih luas dan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.

Dengan kata lain, ekonomi Aceh membutuhkan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Masyarakat yang berada di sektor ekonomi rentan harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemulihan ekonomi. Petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja informal, masyarakat desa, hingga pelaku ekonomi kreatif membutuhkan lebih dari sekadar program bantuan, mereka membutuhkan ekosistem yang memungkinkan usaha tumbuh dan bertahan.

Karena itu, Pemerintah Aceh perlu memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan sektor produktif. Pertanian, perikanan, UMKM, ekonomi desa, industri pengolahan dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menciptakan pendapatan dan lapangan kerja.

Namun, program tersebut jangan berhenti pada pola pemberian bantuan, bantuan tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi orientasinya harus jelas, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Masyarakat jangan terus-menerus ditempatkan sebagai penerima program, mereka harus diberi ruang dan dukungan untuk menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri.

Di titik ini, kualitas sebuah program pemerintah sebenarnya bisa dilihat. Bukan hanya dari berapa besar anggaran yang tersedia atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari perubahan yang terjadi setelah program selesai.

Apakah pendapatan penerima manfaat meningkat? Apakah ada lapangan kerja baru? Apakah produktivitas usaha bertambah? Apakah usaha masyarakat mampu bertahan tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah?

Pertanyaan seperti ini seharusnya menjadi bagian dari evaluasi rutin.

Setiap rupiah anggaran publik memiliki tanggung jawab yang besar. Karena itu, program pemulihan ekonomi perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas, penyerapan anggaran memang penting, tetapi tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan satu-satunya. Ukuran yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Pemerintah juga perlu semakin serius menggunakan data dalam merancang kebijakan. Program yang baik seharusnya lahir dari persoalan yang nyata dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dari asumsi. Pendekatan evidence-based policy dapat membantu pemerintah menentukan siapa yang paling membutuhkan intervensi, jenis dukungan yang tepat, serta bagaimana hasilnya dapat diukur.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan demokrasi.

Demokrasi sering kali dipahami sebatas pemilu, pemungutan suara dan pergantian kepemimpinan. Padahal, kehidupan demokrasi juga tercermin dari bagaimana pemerintah mendengar kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan.

Ketika masyarakat menyampaikan persoalan ekonomi, lalu pemerintah meresponsnya melalui kebijakan yang tepat, di situlah demokrasi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana rakyat memilih pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah menggunakan mandat tersebut untuk menghadirkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

Karena itu, pemulihan ekonomi Aceh juga memiliki dimensi yang lebih luas, kebijakan yang tepat sasaran dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, program yang besar secara anggaran tetapi kecil dampaknya dapat menimbulkan pertanyaan publik tentang sejauh mana kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Aceh membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berhenti di laporan statistik. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, usaha yang lebih kuat, daya beli yang lebih baik dan penurunan kemiskinan.

Target akhirnya bukan sekadar anggaran terserap, tetapi masyarakat merasakan perubahan.

Karena itu, Pemerintah Aceh perlu terus memperkuat kebijakan pemulihan ekonomi yang terarah, terukur dan berkelanjutan. Aceh Social Development (ASD) siap memberikan masukan konstruktif agar berbagai program pemerintah semakin tepat sasaran dan memiliki dampak sosial-ekonomi yang nyata.

Sebab ukuran paling sederhana dari keberhasilan pembangunan adalah ketika masyarakat bukan hanya mendengar bahwa ekonomi sedang tumbuh, tetapi benar-benar merasakan bahwa hidup mereka ikut tumbuh bersama pertumbuhan itu.