Dr. Hifjir dan Babak Baru Pengabdian di Tanah Kelahiran

Daftar Isi

Dr. Hifjir, S.Pd., M.Pd, Akademisi UNADA Banda Aceh

Siribee.com » Penunjukan Dr. Hifjir, S.Pd., M.Pd, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Selatan pada Agustus 2026 menjadi babak baru dalam perjalanan panjangnya. Amanah itu mempertemukan pengalaman akademik, organisasi dan pengabdiannya dengan persoalan pendidikan di tanah kelahirannya.

Bagi Hifjir, pendidikan bukan sekadar jalan untuk memperoleh gelar. Pendidikan merupakan proses membentuk manusia sekaligus membuka kesempatan bagi seseorang untuk memberi manfaat kepada orang lain. Prinsip itu ia rangkum dalam kalimat sederhana yang menjadi pegangannya, “menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak.”

Hifjir lahir di Lhok Sialang Rayeuk, Aceh Selatan, pada 1 Januari 1988, ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Aceh Selatan dan pernah belajar di Dayah Darurrahmah Kota Fajar. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Al-Washliyah Darussalam, sebelum melanjutkan magister di Universitas Negeri Yogyakarta dan pendidikan doktoral di Universitas Negeri Malang yang diselesaikannya pada 2025.

Tetapi perjalanan Hifjir tidak hanya dibentuk oleh pendidikan formal, sejak mahasiswa, organisasi menjadi salah satu ruang yang membentuk pengalaman dan cara pandangnya, ia pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Darussalam periode 2010-2011, dari lingkungan kampus, langkahnya kemudian berkembang ke berbagai organisasi kepemudaan dan sosial, termasuk KNPI Aceh, Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP), serta Lembaga Perlindungan Anak Aceh.

Pengalaman berorganisasi mempertemukannya dengan berbagai karakter manusia dan persoalan masyarakat. Organisasi bukan sekadar tempat menjalankan program, tetapi juga ruang belajar mengambil keputusan, bekerja bersama, mengelola perbedaan, menyampaikan pendapat dan bertanggung jawab atas pilihan. Pengalaman semacam ini memiliki kaitan erat dengan kehidupan demokratis, karena demokrasi tidak hanya berlangsung melalui institusi formal, tetapi juga tumbuh dari kebiasaan berdialog, menghargai perbedaan, dan melibatkan masyarakat dalam menentukan kepentingan bersama.

Pengalaman itu semakin kuat ketika Hifjir terlibat sebagai Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3) Kementerian Pemuda dan Olahraga di Sulawesi Tenggara pada 2013–2015. Untuk seorang yang tumbuh di lingkungan akademik, pengalaman tersebut membuka ruang belajar yang berbeda: berhadapan langsung dengan masyarakat dan melihat pembangunan dari dekat.

Di lapangan, pembangunan tidak selalu hadir dalam bentuk konsep atau kebijakan, ia hadir melalui kebutuhan masyarakat sehari-hari, persoalan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, serta bagaimana anak muda dapat mengambil peran di lingkungan tempat mereka berada.

Pengalaman tersebut ikut membentuk pandangannya bahwa pendidikan dan pengetahuan tidak semestinya berhenti di ruang kelas. Keduanya perlu memiliki hubungan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Pendidikan juga memiliki peran dalam menyiapkan warga yang mampu berpikir kritis, berdialog, menghargai perbedaan, dan terlibat secara bertanggung jawab dalam kehidupan bersama.

Pandangan itu kemudian berjalan beriringan dengan perjalanan profesionalnya di dunia pendidikan. Hifjir mulai menjalani profesi sebagai dosen sejak 2018, ia juga pernah menjadi asesor akreditasi dayah pada 2021-2024. Dari dua pengalaman tersebut, ia berhadapan dengan dua sisi pendidikan sekaligus, pengembangan manusia dan kualitas lembaga pendidikan.

Bagi Hifjir, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dikuasai peserta didik, ada pula persoalan karakter, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, serta kesiapan untuk berkontribusi di tengah masyarakat.

Cara pandang itu menjadi semakin relevan ketika pendidikan menghadapi perubahan yang berlangsung cepat. Teknologi mengubah cara belajar, kebutuhan dunia kerja berubah, sementara generasi muda hidup dalam lingkungan informasi yang jauh lebih terbuka dibanding generasi sebelumnya.

Dalam situasi seperti itu, pendidikan tidak cukup hanya mengejar capaian akademik, pendidikan juga perlu membangun kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, mengambil tanggung jawab dan memahami lingkungan sosial. Kemampuan tersebut penting bukan hanya untuk dunia kerja, tetapi juga untuk membentuk warga yang mampu berpartisipasi secara sehat dalam kehidupan demokrasi.

Perjalanan Hifjir kemudian membawanya kembali ke Aceh Selatan, pada 18 Agustus 2026, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS menunjuknya sebagai Plt Ketua MPD Aceh Selatan. Amanah ini membuat pengalaman yang selama bertahun-tahun dibangunnya bertemu dengan tanggung jawab baru di daerah asalnya.

Posisi tersebut juga membawa Hifjir lebih dekat dengan persoalan pendidikan daerah. MPD memiliki ruang untuk memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam pembangunan pendidikan. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana menyampaikan gagasan, tetapi bagaimana membaca kebutuhan pendidikan secara lebih dekat dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

Aceh Selatan, seperti banyak daerah lain, menghadapi kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkembang. Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting untuk menjawab kebutuhan tersebut, di saat yang sama, pendidikan yang membuka ruang dialog dan partisipasi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya demokrasi di tingkat masyarakat.

Dalam konteks itulah perjalanan Hifjir menjadi menarik, kampus memberinya fondasi akademik, organisasi mengajarkannya kepemimpinan dan dialog, pengalaman di masyarakat memperluas cara pandangnya, sedangkan dunia pendidikan memberinya ruang untuk mengembangkan pengetahuan.

Kini, seluruh pengalaman tersebut bertemu dalam sebuah amanah di tanah kelahirannya sendiri.

Jabatan tentu bukan akhir dari perjalanan. Justru di situlah pengalaman diuji dalam bentuk kerja nyata. Bagi Hifjir, prinsip yang sejak awal menjadi pegangan tetap sederhana: “menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak.”

Pengabdian tidak hanya diukur dari gelar atau jabatan yang pernah dijalankan, ia juga terlihat dari bagaimana ilmu, pengalaman, tenaga dan waktu digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

Di Aceh Selatan, ruang pengabdian itu kini bersinggungan dengan satu pekerjaan penting lainnya, ikut menyiapkan generasi yang berpengetahuan, mampu berdialog dan memahami bahwa demokrasi pada dasarnya membutuhkan warga yang mau terlibat dan bertanggung jawab.