E-Voting Pemilu 2029: Bawaslu Minta Kajian Mendalam Sebelum Diterapkan

Daftar Isi

Siribee.com » Jakarta - Wacana penerapan electronic voting atau e-voting pada Pemilu 2029 memasuki fase yang membutuhkan kehati-hatian. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan bahwa penggunaan teknologi dalam pemungutan suara tidak cukup hanya ditopang kesiapan perangkat, tetapi harus melalui kajian yang menyeluruh sebelum diterapkan.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam kegiatan Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang Lima Tahun di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).

Seperti dilansir Media Indonesia, Lolly menilai penerapan e-voting perlu dipersiapkan secara utuh dan tuntas. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang tidak seragam.

Menurut Lolly, kajian tersebut juga perlu ditopang naskah akademik yang kuat sehingga keputusan mengenai e-voting tidak semata-mata didasarkan pada dorongan untuk melakukan digitalisasi pemilu.

Bagi Bawaslu, teknologi seharusnya membuat proses pemilu menjadi lebih mudah dan efektif. Jangan sampai inovasi digital justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan pemilu.

Di sisi lain, KPU RI telah mulai menyiapkan sejumlah aspek teknologi untuk kemungkinan penerapan e-voting.

Sebelumnya, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan KPU telah menyiapkan prototipe mesin e-voting yang dikembangkan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KPU RI.

KPU juga mempelajari pengalaman sejumlah negara yang telah menggunakan teknologi dalam proses pemungutan suara, termasuk Estonia, Brasil, dan Filipina.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembahasan e-voting di Indonesia tidak lagi sebatas wacana. Namun, keberadaan prototipe belum otomatis berarti sistem tersebut siap digunakan dalam pemilu nasional.

Menurut Betty, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan, antara lain transparansi, potensi serangan siber, serta ketidakmerataan akses internet di Indonesia.

Persoalan tersebut penting karena Indonesia memiliki kondisi geografis dan tingkat kesiapan infrastruktur digital yang sangat beragam. Sistem yang dapat berjalan baik di wilayah perkotaan belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan maupun infrastruktur pendukung.

Jika e-voting diterapkan, perubahan tidak berhenti pada cara pemilih memberikan suara.

Seluruh rantai proses pemilu akan bersentuhan dengan teknologi, mulai dari autentikasi pemilih, pemberian suara, pencatatan dan penyimpanan suara, pengamanan sistem, penghitungan, audit, hingga mekanisme penyelesaian apabila muncul sengketa.

Karena itu, salah satu pertanyaan paling penting bukan hanya “apakah sistem bisa digunakan?”, tetapi “apakah hasilnya dapat dibuktikan dan dipercaya?”

Pertanyaan tersebut menjadi krusial karena suara pemilih merupakan bagian dari kedaulatan rakyat.

Kesalahan teknis yang terjadi dalam sistem pelayanan digital biasa mungkin dapat diperbaiki. Namun, persoalan dalam pemungutan suara dapat berimplikasi langsung terhadap hasil pemilu dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk.

Ancaman serangan siber menjadi salah satu isu yang tidak bisa diabaikan dalam pembahasan e-voting.

Sistem harus memiliki kemampuan untuk mencegah akses ilegal, manipulasi data, gangguan layanan, maupun upaya mengubah hasil pemungutan suara.

Namun, keamanan saja belum cukup.

Sistem juga harus memiliki auditabilitas, yakni kemampuan untuk diperiksa secara independen sehingga apabila muncul dugaan kesalahan atau manipulasi, tersedia mekanisme untuk menelusuri dan menguji proses yang terjadi.

Pada saat bersamaan, audit tidak boleh mengorbankan asas kerahasiaan pilihan pemilih.

Inilah salah satu dilema terbesar dalam desain e-voting, sistem harus cukup transparan untuk dapat dipercaya dan diaudit, tetapi tetap cukup rahasia untuk memastikan tidak seorang pun dapat mengetahui pilihan politik seorang pemilih.

Indonesia juga menghadapi persoalan yang tidak sederhana, ketimpangan infrastruktur digital.

Kualitas jaringan internet, ketersediaan listrik, perangkat teknologi, kemampuan sumber daya manusia, hingga tingkat literasi digital masyarakat tidak sama di seluruh wilayah.

Kondisi tersebut membuat penerapan e-voting secara seragam di seluruh Indonesia membutuhkan kajian yang jauh lebih kompleks.

Daerah perkotaan dengan infrastruktur digital yang relatif baik mungkin lebih mudah beradaptasi. Sebaliknya, wilayah dengan keterbatasan jaringan dan infrastruktur membutuhkan desain khusus.

Karena itu, gagasan penerapan secara bertahap menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan.

Tahap awal dapat diarahkan untuk pengujian terbatas dengan parameter yang jelas sebelum sistem diperluas.

Jika Indonesia benar-benar ingin menuju e-voting, uji coba seharusnya tidak berhenti pada demonstrasi bahwa mesin mampu menerima suara.

Pengujian perlu mencakup berbagai kondisi yang mungkin terjadi dalam pemilu sebenarnya.

Misalnya, bagaimana sistem menghadapi gangguan jaringan? Bagaimana jika perangkat mengalami kerusakan? Apa mekanisme ketika terjadi pemadaman listrik? Bagaimana suara tetap terlindungi ketika terjadi serangan siber? Siapa yang memiliki kewenangan melakukan audit? Dan bagaimana hasil elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa?

Termasuk pula harus tersedia rencana cadangan apabila teknologi gagal berfungsi.

Pemilu tidak dapat dihentikan hanya karena sistem elektronik mengalami gangguan.

Karena itu, desain e-voting harus memiliki skenario fallback yang jelas tanpa membuka ruang bagi manipulasi atau ketidakpastian terhadap suara pemilih.

Persoalan lainnya adalah aspek hukum. Penerapan e-voting membutuhkan kerangka regulasi yang mampu menjawab seluruh tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik.

Regulasi tidak hanya perlu mengatur perangkat dan prosedur pemungutan suara, tetapi juga standar keamanan, pengelolaan data, audit, akses pengawas, pembuktian elektronik, penanganan gangguan sistem, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

KPU sendiri sebelumnya menyatakan bahwa penerapan e-voting membutuhkan persiapan matang agar pemanfaatan teknologi tidak menjadi persoalan baru dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, pembahasan e-voting semestinya berjalan paralel antara teknologi, hukum, kepemiluan, keamanan siber dan pengawasan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan e-voting bukan semata-mata kecepatan penghitungan suara atau penghematan penggunaan kertas dan logistik.

Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat percaya bahwa suara mereka benar-benar tercatat sebagaimana pilihannya.

Pemilu merupakan proses politik yang sangat sensitif terhadap persepsi publik.

Sistem yang secara teknis aman tetapi tidak dipahami masyarakat dapat tetap menghadapi persoalan kepercayaan. Sebaliknya, sistem yang transparan, dapat diaudit, diuji secara independen, dan memiliki regulasi yang jelas akan lebih mudah memperoleh legitimasi.

Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian penting dari transformasi menuju pemilu digital.

Masyarakat harus mengetahui bagaimana suara mereka diproses, bagaimana kerahasiaannya dijaga, bagaimana sistem diaudit, dan apa yang dilakukan ketika terjadi gangguan.

Pemilu 2029 Jangan Menjadi Eksperimen Teknologi

Pemilu 2029 dapat menjadi momentum penting untuk menguji kesiapan Indonesia menghadapi transformasi digital dalam demokrasi.

Namun, e-voting sebaiknya tidak diposisikan sebagai proyek teknologi semata.

Ia merupakan perubahan terhadap mekanisme bagaimana rakyat menggunakan kedaulatannya.

Karena itu, kehati-hatian yang disampaikan Bawaslu patut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memastikan inovasi tidak mengorbankan prinsip pemilu.

Jika kajian menunjukkan sistem belum siap, penerapan secara nasional tidak perlu dipaksakan.

Sebaliknya, jika teknologi dinilai layak, penerapannya harus dilakukan dengan standar keamanan, audit, regulasi, pengawasan, dan mitigasi risiko yang jelas.

Teknologi memang dapat membuat pemilu lebih cepat. Tetapi kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan demokrasi.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap suara tetap rahasia, aman, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipercaya oleh pemilih.

Dengan demikian, pertanyaan menjelang Pemilu 2029 bukan semata apakah Indonesia siap menggunakan e-voting.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah Indonesia sudah siap membangun sistem pemilu digital yang bukan hanya canggih, tetapi juga aman, adil, transparan, dapat diaudit dan dipercaya masyarakat?

Pertanyaan itulah yang seharusnya dijawab melalui kajian mendalam sebelum e-voting benar-benar diterapkan.