DPR Mulai Bahas RUU Pemilu, Seleksi Pansel KPU Dijadwalkan Oktober

Daftar Isi

JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu mulai bergerak memasuki tahap awal. DPR RI menyatakan akan membuka pembicaraan secara terbatas bersama para pimpinan fraksi, sembari melanjutkan komunikasi politik dan penyerapan aspirasi dari partai politik nonparlemen.

Langkah tersebut menjadi penting karena perubahan aturan Pemilu akan menjadi salah satu fondasi penyelenggaraan Pemilu 2029. Pada saat yang sama, DPR mulai mengantisipasi proses pembentukan panitia seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang direncanakan dimulai pada Oktober 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan terbatas RUU Pemilu telah disepakati dalam komunikasi bersama para ketua fraksi. Menurut dia, proses tersebut tidak serta-merta masuk ke pembahasan substansi secara luas karena DPR masih memiliki sejumlah tahapan internal yang harus dilalui.

Hal itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), seperti dilansir situs resmi DPR RI, dpr.go.id.

DPR juga masih memiliki pekerjaan untuk menyerap pandangan partai politik nonparlemen. Agenda tersebut sebelumnya belum seluruhnya terlaksana karena padatnya kegiatan DPR dan akan dilanjutkan kembali.

Bukan Sekadar Revisi Aturan

Pembahasan RUU Pemilu memiliki arti lebih luas dibanding sekadar perubahan sejumlah pasal dalam regulasi. Regulasi tersebut nantinya akan menentukan bagaimana sistem Pemilu dirancang dan dijalankan, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggara, peserta, pemilih, serta mekanisme kontestasi politik.

Karena itu, tahap awal pembahasan menjadi ruang penting untuk menguji berbagai gagasan sebelum masuk ke pembahasan yang lebih formal.

DPR menyatakan proses tersebut akan mengikuti mekanisme internal melalui rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus). Dengan demikian, pembahasan RUU Pemilu masih berada pada fase awal dan belum dapat dimaknai sebagai keputusan final mengenai substansi perubahan aturan.

Pansel KPU Jadi Momentum Penting

Agenda lain yang ikut menjadi perhatian adalah rencana dimulainya proses panitia seleksi calon anggota KPU pada Oktober 2026.

Keterkaitan waktunya membuat pembahasan regulasi Pemilu menjadi semakin strategis. Di satu sisi, DPR mulai menyiapkan arah perubahan aturan. Di sisi lain, proses menuju pembentukan pansel KPU juga mulai dipersiapkan.

Kondisi tersebut membuat kualitas pembahasan menjadi sorotan. Setiap perubahan aturan Pemilu berpotensi memengaruhi desain kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu pada periode berikutnya.

Karena itu, proses legislasi tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga konsistensi antara aturan yang nantinya disepakati dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2029.

DPR Janji Buka Ruang Aspirasi

Dasco memastikan pembahasan RUU Pemilu tidak akan dilakukan dengan menutup ruang partisipasi publik. DPR, kata dia, akan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembahasannya.

Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat perubahan UU Pemilu menyangkut kepentingan banyak kelompok, mulai dari partai politik, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat sebagai pemilih.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan komunikasi antar partai politik terkait RUU Pemilu terus berlangsung. Menurut Puan, komunikasi politik merupakan bagian dari proses untuk menyamakan pandangan dan merumuskan kebijakan yang komprehensif menjelang Pemilu 2029.

Dengan demikian, pembahasan RUU Pemilu kini memasuki fase yang patut dicermati. Bukan hanya soal kapan revisi UU tersebut selesai, tetapi juga sejauh mana prosesnya mampu menghasilkan aturan Pemilu yang lebih adaptif, transparan dan memberikan kepastian bagi seluruh peserta serta penyelenggara pemilu.

Bagi publik, tahapan berikutnya akan menjadi indikator penting untuk melihat apakah perubahan regulasi Pemilu benar-benar dibangun melalui pembahasan yang terbuka dan partisipatif, atau lebih banyak ditentukan melalui kompromi politik di tingkat elite.